Hal Yang Harus Kamu Perhatikan Menikah Beda Agama

Perkawinan antara 2 mempelai yang berbeda tidaklah perihal yang simpel di Indonesia. Tidak hanya wajib melewati gesekan sosial serta budaya, birokrasi yang wajib dilewati juga berbelit. Tidak heran bila banyak pendamping dengan perbandingan kepercayaan kesimpulannya memilah menikah di luar negara.

Pendamping yang memutuskan menikah di luar negara nantinya hendak memperoleh akta pernikahan dari negeri bersangkutan ataupun dari perwakilan Republik Indonesia setempat( KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka bisa mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil buat memperoleh Pesan Penjelasan Pelaporan Pernikahan Luar Negara. Tidak susah- susah amat, tetapi lumayan memakan bayaran.

Walaupun begitu, bukan berarti perkawinan dengan perbandingan agama tidak dapat diwujudkan di dalam negara. Sejatinya, berdasar vonis Mahkamah Agung no 1400 K/ Pdt/ 1986 para pendamping beda kepercayaan bisa memohon penetapan majelis hukum. Yurisprudensi tersebut melaporkan kalau kantor catatan sipil boleh melakukan pernikahan beda agama, karena tugas kantor catatan sipil merupakan mencatat, bukan mengesahkan.

Cuma saja, tidak seluruh kantor catatan sipil ingin menerima perkawinan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima perkawinan beda agama juga nantinya hendak mencatat pernikahan tersebut bagaikan pernikahan non- Islam. Pendamping senantiasa bisa memilah menikah dengan syarat agama tiap- tiap.

Triknya, mencari pemuka agama yang mempunyai anggapan berbeda serta bersedia menikahkan pendamping setimpal ajaran agamanya, semisal akad nikah ala Islam serta pemberkatan Kristen. Tetapi, sistem ini pula tidak gampang sebab tidak sering pemuka agama serta kantor catatan sipil yang ingin menikahkan pendamping beda kepercayaan.

Kesimpulannya, jalur terakhir yang kerap dipakai pendamping beda agama di Indonesia buat melegalkan pernikahannya merupakan tunduk sedangkan pada salah satu hukum agama. Umumnya, permasalahan yang timbul merupakan gesekan antar- keluarga ihwal kepercayaan siapa yang dipakai buat pengesahan.

Pengalaman mengurus perkawinan beda agama dengan sistem terakhir ini dirasakan oleh Mary Anne Ninyo, wanita beragama Katolik yang menikah dengan laki- laki Kristen Protestan pada 11 Februari 2018 kemudian di Gereja St. Yosep Matraman, Jaktim. Dia kesimpulannya memilah mengalah serta tunduk dengan kepercayaan suaminya dikala melaksanakan perkawinan.

Toh dia serta calon suami ketika itu masih terletak dalam sistem ibadah serta kitab yang sama, pikirnya. Ninyo serta suami pula bersepakat tidak hendak mempersoalkan kepercayaan yang hendak dianut anaknya nanti dikala berusia, asalkan masih terletak di lingkup kepercayaan mereka berdua.“ Terserah suamiku ingin membawa saya ke mana, asalkan tujuannya baik,” ucapnya.

Semacam Ninyo, Widana Made yang beragama Hindu pula menuturkan pengalamannya mengurus perkawinan 8 tahun silam dengan seseorang wanita muslim. Istrinya, Yuliana Prihandari, bersedia menikah dengan sistem Hindu serta melaksanakan upacara Sudhi Wadani( upacara masuk agama Hindu). Sehabis itu, mereka mengurus administrasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia( PHDI).

Berbekal pesan dari PHDI inilah Made serta Yuli menemukan akta nikah di kantor catatan sipil setempat.“ Tidak terdapat perdebatan. Kedua belah keluarga menyerahkan seluruh ke anak yang hendak menikah. Saya pula tidak memforsir istri wajib masuk agama tertentu, kecuali bagaikan ketentuan perkawinan,” cerita Made dikala aku tanyakan Mengenai gesekan antar- keluarga.